Pelanggaran Konstitusi Jika IMI Dibawa Keluar Dari KONI

RACING4.NET - 28 Januari 2016 - pic by Charles Coates - Jelas persoalan pasca MUNAS IMI 2015 masih belum usai apalagi tuntas.  Langkah akhir jelang masuk ke ranah upaya hukum Arbitrase tengah akan dilakukan KONI dengan mempertemukan 2 pihak yang berseteru pasca MUNAS.  Kedua pihak yatu kubu Sadikin Aksa dan Prass 86 nampak berada dalam kondisi nyaman menurut versinya masing-masing.  Ini adalah sinyal nyata bahwa IMI kini tengah terbelah dan terpecah.  Perjalanan penyelenggaraan MUNAS hingga usainya Munas yang tidak sempurna tetap menjadi penyebab kekisruhan yang terjadi.  Akankah mediasi yang akan dilakukan KONI dengan mempertemukan kedua belah pihak ini akan berhasil di tanggal 28/01?  Bahkan lansiran banyak media mengemukakan dipastikannya KONI menunda pelantikan dan SK PP IMI versi Sadikin Aksa.  Secara Undang-Undang maka tidak legitimated jika KONI belum mau melakukan hal tersebut. 

Sosok sumber lain dari salah satu kubu mencoba bicara - namun tidak paham perundang-undangan juga - bahkan berkeyakinan bahwa IMI Pasca Munas harus jalan terus dan tetap menggelar Rakernas IMI Februari nanti di Surabaya.  Ditambahkan lagi jika IMI tidak perlu takut dan tunduk ke KONI, karena IMI di bawah FIM atau FIA.  Pemahaman yang cukup dangkal dan membuat persoalan jadi melebar tidak karuan jika IMI dibawa ke pola pikir yang melanggar Konstitusi negara seperti ini.  Bisa-bisanya IMI didorong untuk membuat masalah baru dengan KONI bukannya menghormati KONI yang beritikad baik mencoba menyelamatkan wajah IMI saat ini.  Sekali lagi PP IMI perlu legitimasi dari negara dan pemerintah pada saat ini.  Kok pake bawa-bawa FIM dan FIA segala...Biar apa? Biar Gaya tapi Tetap Galau tak tentu arah ???

Dalam konteks agenda Motorsport Nasional di musim 2016 semua stakeholder balapan tengah menanti Jadwal dan Siapa yang menggelar Kejurnasnya dengan segala kesabarannya. Memang semua akan diputuskan di jalur Rakernas.  Ini juga harus jadi perhatian utama dan bisa menjadi berantakan jika yang menggelar Rakernas-nya tidak legitimated bahkan bisa jadi kepolisian pun tidak bisa mengeluarkan izin kegiatannya jika masih dinaungi oleh kekisruhan yang terjadi, karena semua pihak yang tertib aturan mengetahui bahwa ini melanggar tatanan konstitusi ke-olah ragaan.  Jangan anggap remeh deh...

Jadi gimana dong? Bereskan ke hadapan KONI sekarang duduk bersama saat ini 28/01 dan lakukan langkah kongkrit untuk kembali ke jalur yang benar.  Saat ini tercium, kompromi sikap sudah makin tertutup. MUNAS ULANG memang lebih baik.  MUNASLUB?  Ya belum dikukuhkan....kok menggelar MUNASLUB.  Berbagi Kekuasaan Kepengurusan PP IMI?  Untuk apa...Ikuit tanggung-jawab? Makin aneh saja.